Timor Leste dan Filipina Menyusul Unjuk Rasa ke Pemerintahnya

 

Ilustrasi unjuk rasa (Freepik).

Ribuan pengunjuk rasa meramaikan jalanan ibukota Dili, Timor Leste, demi memprotes kebijakan alokasi mobil baru bagi anggota parlemen, sejak hari Senin (15/9) lalu.

Perdana Menteri Timor Leste mengajak damai pada seribu pengunjuk rasa yang membakar mobil milik pemerintah di lokasi gedung parlemen, serta melemparkan batu ke anggota kepolisian, yang membalas dengan gas airmata.

Pada hari Selasa (16/9), jumlah pengunjuk rasa melonjak hingga 2.000 jumlahnya, yang menolak pemberian mobil Toyota Prado bagi 65 anggota parlemen, seperti dilansir dari ABC. 

Permintaan utamanya adalah membatalkan seluruh fasilitas tersebut, yang sebelumnya disahkan saat rapat anggaran negara Timor Leste tahun 2025. Pengunjuk rasa menegaskan akan melanjutkan demonstrasi hingga anggaran tersebut secara resmi dicabut.

"Kami ingin keputusan pemberian fasilitas mobil dibatalkan. Keputusan ini harus dilaksanakan oleh kepala parlemen Timor Leste," ujar aktivis Domingos de Andrade, pada hari Selasa.

Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta, menyatakan bahwa tidak akan ada toleransi bagi kekerasan selama demonstrasi. 

Saat pernyataan hari Senin, organisasi Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor, Partai Demokrat, dan Memperkaya Persatuan Nasional Pemuda Timor, menyatakan bahwa pemberian mobil bagi anggota parlemen tidak berpihak pada rakyat dan haruslah dibatalkan.

Timor-Leste adalah negara termuda dari wilayah Asia Tenggara, yang berpisah dari Indonesia tahun 2002 lalu. Bekas koloni Portugal ini memiliki maslah kesenjangan sosial, malnutrisi, dan tingkat pengangguran yang tinggi, dengan ekonomi yang tergantung pada minyak mentah.

Unjuk Rasa di Filipina

Puluhan ribu warga memenuhi Monumen Rakyat di Kota Quezon, ibukota Manila, Filipina, pada hari Minggu (21/9), demi memprotes korupsi dana anggaran penanggulangan banjir sebesar milyaran pesos, seperti dilansir dari Inquirer.

"Saatnya kami membanjiri mereka dengan protes, hingga mereka semua berada di balik penjara, akibat berandil dalam korupsi ini. Momen ini adalah skandal korupsi terbesar dalam sejarah Filipina!" ujar Leila de Lima yang berasal dari Perwakilan Liberal Mamamayang, selama unjuk rasa di Luneta.

Leila menyandingkan korupsi ini mirip dengan Bantuan Pengembangan Prioritas tahun 2013 lalu, yang dia selidiki sebagai Menteri Hukum, saat Filipina berada dibawah kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III.

Mantan Perwakilan Bayan Muna Teddy Casino, mengingatkan pula di Luneta agar warga tetap waspada dan mengingat kekuatan rakyat yang masih dimiliki.

"Kami tidak akan berhenti hingga merenggut mereka semua. Setiap orang yang berada diatas 'tatsulok' ini akan digantikan oleh banjir. Solusinya ada pada kami, bukan pada senator di parlemen, namun warga Filipino," ujar Casino.

Uskup Gerardo Alminaza dari Diocese San Carlos, melansir dari injil ayat Psalms 12:5: "Karena yang miskin dicuri, akibat erangan yang membutuhkan, maka Saya akan muncul."

"Kami percaya bahwa Gereja harus berada bagi semua orang, termasuk pemuda, lansia, dan banyak sektor lainnya demi mendorong keadilan dan tanggung jawab," ujar Alminaza.

Kardinal Pablo Virgilio David dari Diocese Caloocan menyerukan pula agar seluruh koruptor bertobat. 

"Bagi siapa saja yang memperkaya diri dengan dana rakyat, masih ada waktu untuk segera bertobat. Tidak ada kata telat untukNya, dan kembalikan apa yang bukan milikmu," ujar David, yang menjabat sebagai Presiden Konferensi Uskup Katolik di Filipina.

Istana Kepresidenan Malacanang, menyatakan bahwa Presiden Marcos Jr. akan memantau seluruh proses unjuk rasa yang dilaksanakan di seluruh Filipina. Walau dirinya akan diminta turun jabatan, Marcos yakin dapat menyelesaikan masa jabatannya.

"Presiden tidak takut unjuk rasa ini akan berujung pemecatan dirinya, karena dia sendiri yang mendukung warga untuk berunjuk rasa di jalanan kota," ujar aparat relasi media Istana Negara Filipina, Claire Castro.

"Presiden Marcos yang menyerukan agar warga Filipina mengekspresikan amarah pada korupsi sistemik di seluruh aparat pemerintah negara," tambah Castro.