Demo Besar Warga Memprotes Pemerintahnya di Nepal, Perancis, dan Australia

Ilustrasi unjuk rasa (Freepik).

Dalam seminggu terakhir, tiga negara terdampak protes besar dari warganya sendiri. Nepal, Perancis dan Australia adalah negara dengan kondisi unjuk rasa masif, dimana ribuan bahkan ratusan ribu warganya ikut berpartisipasi.

Pemilu Ulang di Nepal

Beberapa jam setelah mantan Jaksa Agung dan Anti Korupsi Sushila Karki diangkat sebagai Perdana Menteri, Presiden Ramchandra Paudel menyatakan pada hari Jumat (12/9) lalu, bahwa Pemilu akan segera dilaksanakan pada tanggal 5 Maret, 2026 mendatang.

Dilansir dari Al-Jazeera, unjuk rasa selama seminggu terakhir berhasil menurunkan Perdana Menteri sebelumnya yang bernama KP Sharma Oli. 275 anggota parlemen pun diturunkan, sehingga Pemilu perlu segera dilaksanakan kembali.

Unjuk rasa warga Nepal meminta diturunkannya pemerintah yang korup dan nepotis, sementara warganya justru mengalami kesulitan mencari kerja di Nepal. Warga muda dari Nepal terpaksa berkerja di luar negeri, sementara kondisi negaranya tidak kunjung baik. 

Banyak gedung parlemen, rumah hunian politikus, dan gedung fasilitas publik dibakar oleh ribuan pengunjuk rasa di Nepal yang berjumlah populasi 30 juta ini.

Sejak hari Senin lalu, unjuk rasa setidaknya menyebabkan 51 korban jiwa, 21 diantaranya adalah pengunjuk rasa, sembilan narapidana, dan 21 anggota kepolisian Nepal.

Akibat rusuhnya unjuk rasa, 13.500 narapidana berhasil melarikan diri dari penjara, dengan 1000 diantaranya berhasil diamankan kembali oleh kepolisian.

200 Ribu Warga Unjuk Rasa di Perancis

Kepolisian Perancis telah menahan 473 warga pada hari Rabu (10/9), yang ikut unjuk rasa Bloquons tout (Blokade Semuanya), agar transportasi dan keseharian warga padam sepenuhnya di seluruh Perancis.

Dilansir dari Euronews, Unjuk rasa dimulai dua hari setelah Perdana Menteri Francois Bayrou diturunkan, akibat tidak mengambil langkah penghematan anggaran negara.

Unjuk rasa pun semakin memanas saat keesokan harinya, akibat Presiden Perancis Emmanuel Macron malah menunjuk mantan Menteri Pertahanan Perancis, Sebastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru.

Kementerian Dalam Negeri Perancis menyatakan sekitar 200 ribu warga unjuk rasa hingga Rabu sore. Sementara serikat pekerja terbesar Perancis, CGT menegaskan setidaknya 250 ribu warga yang ikut unjuk rasa.

Unjuk rasa tanpa pemimpin koordinasi ini menyebabkan banyak warga dengan mudah mengorganisir anggotanya, namun kepolisian dapat dengan cepat pula membubarkannya saat mereka telah berkumpul.

Kepolisian mengerahkan 80 ribu anggotanya untuk mengatur pengunjuk rasa yang memadati banyak jalan dan kota Perancis. 13 anggota keamanan dinyatakan terluka ringan akibat bentrok keduanya.

812 aksi dilaksanakan pengunjuk rasa hingga Rabu sore, termasuk diantaranya 550 rombongan dan 262 blokade jalan. 

Beberapa aksi adalah membangun barikade dan membakar sampah di berbagai lokasi ibukota Paris. Termasuk diantaranya adalah menjebol masuk jalan tol dan stasiun kereta, demi melumpuhkan seluruh transportasi.

Menteri Dalam Negeri Perancis menyebut bahwa aksi pada hari Rabu adalah bentuk perlawanan yang tidak ideal, sekaligus mencegah kestabilan negara.

Unjuk Rasa di Banyak Kota Australia

Ribuan warga di Australia yang berasal dari berbagai landasan politik meramaikan banyak kota dengan berunjuk rasa pada hari Sabtu (13/9). Dilansir dari ABC, pengunjuk rasa memprotes kedaulatan warga pribumi, yang melawan rasisme serta kebijakan anti imigrasi di Australia.

Unjuk rasa merambah ibukota Canberra, yang ramai pula di kota Melbourne, Adelaide, dan Perth. Pengunjuk rasa di keempat kota tersebut membawa slogan dan baju kaos, demi mengenang kematian politikus AS, Charlie Kirk.

Di Melbourne, Kedaulatan Pribumi berunjuk rasa dengan kostum aborigin dan bendera Palestina di Stasiun Flinders. Sementara di gedung parlemen, pengunjuk rasa mengklaim bahwa pemerintah korup dan anti konversi energi yang terbarukan.

Sementara di Sidney, 3 ribu pengunjuk rasa memenuhi jalan, sebagai bagian dari pergerakan Warga Australia Melawan Korupsi Pemerintah. 

Isu yang diangkat adalah anti vaksinasi, anti imigrasi, anti identitas digital, anti memiskinkan masyarakat, dan banyak sentimen warga pribumi lainnya. Seribu warga lainnya berunjuk rasa untuk melawan rasisme dan Neo Nazi, yang berasal dari kelompok Blak Caucus.

Di Adelaide, ratusan warga berkumpul di Victoria Square untuk berunjuk rasa mengenai rasisme. Salah satu koordinatornya menyatakan bahwa keberagaman budaya adalah inti dari Australia modern.

Rombongan besar berjalan kaki sepanjang North Terrace, yang berasal dari grup Warga Australia Melawan Korupsi Pemerintah. Grup ini meminta Perdana Menteri Anthony Albanese untuk turun dari jabatannya, sekaligus mencegah Neo Nazi tiba di Australia.

Sekitar 300 warga berkumpul di depan Rumah Parlemen Hobart di Tasmania, yang membawa bendera aborigin. Mereka meminta Neo Nazi dilabeli sebagai organisasi teroris.

Di Perth, 500 warga berkumpul di Supreme Court Gardens, yang mengajukan isu kebebasan berbicara, anti pemerintah, dan anti vaksinasi. Grup ini mendukung pula Palestina dan berbagai usaha menanggulangi perubahan iklim.

Di Darwin, 300 warga Australia memprotes kebijakan imigrasi warga India, yang dimanfaatkan oleh senator setempat untuk menambah jumlah eleksinya. Isu yang diangkat adalah anti pemerintah, anti pengawasan dan anti media.

Sekitar 200 warga berkumpul di Canberra Civic Square, untuk memprotes fasisme dan rasisme, saat menanggulangi masalah anti imigrasi di seluruh Australia. Beberapa diantaranya membawa bendera Palestina.