Belgia Menyusul untuk Akui Palestina saat Majelis Umum PBB

 

Palestina pantang menyerah (Freepik).

Belgia akan mengakui negara Palestina saat Majelis Umum PBB bulan September ini, seperti diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, dan dilansir oleh Al-Jazeera.

"Palestina akan diakui oleh Belgia saat sesi rapat di PBB! Sangsi akan dijatuhkan pula pada pemerintah Israel," ujar Prevot, yang menjabat sekaligus Wakil Perdana Menteri Belgia, melalui akun media sosial X, hari Selasa (2/9) lalu.

Prevot menyatakan bahwa Israel akan diberikan 12 sangsi dari Belgia, termasuk diantaranya pelarangan produk impor dari pemukiman ilegal Israel di Pesisir Barat, dan kajian ulang kebijakan publik mengenai perusahaan dari Israel.

Prevot sebagai anggota partai Les Engages, menyatakan bahwa Belgia berjanji untuk meringankan tragedi kemanusiaan di Palestina, khususnya di Gaza.

"Kami telah menyaksikan situasi gawat di lapangan, saat kelaparan hebat menimpa warga (Palestina), yang sangat tidak dapat diterima. Memblokade jalur bantuan kemanusiaan adalah sebuah kejahatan besar," ujar Prevot kepada Al-Jazeera.

Prevot mengambil keputusan ini setelah Israel yang melaksanakan kembali proyek pemukiman ilegal E1 di Yerusalem Timur dan beberapa pemekaran wilayah lainnya, yang mencegah terbentuknya solusi dua negara (Palestina dan Israel).

Pengakuan Kedaulatan Negara Tanpa Syarat

Prevot menambahkan pula, bahwa pengakuan ini akan segera diresmikan saat Hamas tidak lagi memiliki peran di Palestina. 

"Dari sudut pandang intelek, pengakuan kedaulatan negara seharusnya tidak diikuti dengan syarat apapun. Namun, kami memiliki beberapa masalah sensitif di koalisi Belgia. Kami berlandaskan lima partai, dan tidak seluruhnya satu jalan," ujar Prevot.

Muhammad Shehada dari Dewan Eropa untuk Hubungan Internasional, berujar bahwa keputusan politik Belgia untuk mengakui Palestina sangatlah ditunggu, tetapi tidak tanpa resiko berlebih.

Shehada menyatakan pada Al-Jazeera, bahwa dengan pergerakan politik saat ini (di Eropa), keputusan Belgia menambah resiko agar pemerintahan Israel dan Netanyahu, untuk menolak berbagai insentif perdamaian.

Tetapi Sheada menambahkan pula, bahwa pengakuan ini dilaksanakan demi negara Palestina yang merdeka, sangsi dan pengucilan negara Israel, serta mengurangi politik garis keras di Pemerintah Palestina nanti.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina

Kementerian Luar Negeri Palestina sangat menerima pernyataan dari Belgia, dan meminta negara lainnya untuk turut serta. 

"Pengakuan ini meningkatkan usaha praktis, dalam menghentikan genosida, pengungsian, kelaparan, perebutan wilayah, dan politik terbuka yang mengacu pada perdamaian," ujar Kemenlu Palestina.

Dari pernyataan di akun resmi X, Kemenlu Palestina menganggap pernyataan Belgia sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB, sekaligus melindungi solusi dua negara dan mendukung tercapainya kedamaian.

Pemerintah Israel tidak merespon langsung pernyataan dari Belgia. Namun, pemimpin partai oposisi Yisrael Beuteinu dari Israel, Avigdor Lieberman menyatakan bahwa keputusan ini akibat kegagalan politik Netanyahu.

"Netanyahu telah gagal dalam mengelola arena politik, sehingga negara Palestina akan terbentuk langsung didepan mata kami. Keputusan Belgia untuk mengakui negara Palestina dan sangsi bagi Israel adalah hasilnya," ujar Lieberman melaui akun X-nya.

Koresponden Al-Jazeera dari Brussels, Belgia, Hashem Ahelbarra menyatakan bahwa, "Walau pengakuan Belgia untuk mengenali kedaulatan Palestina dianggap hanya simbolis, namun tetaplah momen yang baik dari seluruh negara di Eropa."

"Berarti setiap negara Eropa yang mengakui Palestina, akan mengakui kedaulatan Palestina bersama batas negaranya, yang telah terbangun sebelum tahun 1967 lalu. Wilayah diantaranya adalah Pesisir Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Hubungan diplomatis pun akan terbangun bersamanya," tambah Ahelbarra.

Semakin banyaknya negara Eropa yang mengakui Palestina, maka akan semakin menekan Luksemburg dan Italia untuk segera menyusulnya.

Majelis Umum PBB September 2025

Perancis dan Arab Saudi adalah moderator Majelis Umum PBB 22 September mendatang, khususnya saat Palestina diakui kedaulatannya. Australia, Kanada, Inggris Raya, dan Australia sebelumnya telah menyatakan akan mengakui Palestina, dengan berbagai syarat.

Ahelbarra menyatakan, berbagai masalah deklarasi yang akan didiskusikan oleh Perancis dan Arab Saudi, adalah memanggil Palestina dan Israel dalam diskusi solusi dua negara di masa depan, yang meyakinkan banyak negara Arab agar Hamas diusir dari Palestina.

Apakah konsensus (persetujuan umum) akan dicapai, Ahelbarra berpendapat bahwa, "Setiap pernyataan dari negara Eropa, memberi syarat agar Hamas diusir, sehingga kedaulatan penuh negara Palestina akan segera diakui."

Hingga April 2025, 147 negara yang mencapai 75 persen anggota PBB, telah mengakui kedaulatan negara Palestina.

Israel dan AS telah mengkritisi keras negara yang akan mengakui Palestina. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio menyatakan bahwa pengakuan dari Perancis adalah keputusan gegabah, yang semakin menambah propaganda Hamas.

Rubio telah mengumumkan sejak saat itu, bahwa pemerintah AS akan menolak dan mencabut visa bagi pemerintah Palestina, yang tiba nanti saat Majelis Umum PBB dilaksanakan di New York.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, tahun lalu telah mengancam bahwa pemukiman ilegal baru akan segera dibangun di Pesisir Barat, untuk setiap negara yang mengakui kedaulatan Palestina. 

Smotrich adalah satu dari dua Menteri Israel yang akan diberi sangsi oleh Australia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris Raya.

Francesca Albanese sebagai delegasi reporter khusus hak asasi manusia (HAM) dari PBB untuk Palestina, yang telah meminta banyak negara agar memberi sangsi dan embargo pada Israel.