Australia Menyusul untuk Mengakui Kedaulatan Negara Palestina

Bendera Palestina (Freepik).

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menyatakan pada hari Senin (11/8), bahwa negaranya akan mengakui kedaulatan negara Palestina, seperti dilansir oleh Al-Jazeera.

Menyusul Perancis, Inggris, dan Kanada, pengakuan tersebut akan diresmikan saat Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa, September mendatang di New York, AS.

Menurut Albanese, pengakuan kedaulatan ini adalah satu bentuk komitmen Australia pada Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas di lokasi Pesisir Barat.

Otoritas Palestina adalah satu bentuk pemerintah yang telah berdiri di Pesisir Barat sejak tahun 1990an lalu. Sejak tahun 2006, parlemen Otoritas Palestina belum pernah mengadakan pemilu, yang mungkin akan dilaksanakan tahun 2026 mendatang.

Gejolak Politik di Australia Mengenai Palestina

Pengakuan ini tiba dari pemerintah Australia, setelah satu minggu sejak turunnya ratusan ribu warga Australia di Jembatan Pelabuhan Syndey, yang mendukung kebebasan Palestina.

Satu hari setelah unjuk rasa, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong menyatakan pada media ABC, "Terdapat sebuah resiko saat tidak ada lagi Palestina yang bisa diakui kedaulatannya. Mengakui Palestina adalah masalah kapan, bukannya jika."

Partai Liberal sebagai oposisi pemerintah Australia, menyatakan bahwa pengakuan ini akan memberi posisi buruk pada kedekatan negara dengan AS. Seharusnya kedaulatan Palestina belum dapat diakui, jika Hamas belum diusir keluar dari Gaza.

"Apapun yang dikatakan oleh Perdana Menteri hari ini, faktanya adalah Anthony Albanese berkomitmen untuk mengakui Palestina saat Hamas masih memegang kendali di Gaza. Apa yang dia katakan tidak akan merubah fakta ini," ujar kepala Partai Liberal, Sussan Ley.

Sementara dari Partai Hijau Australia, partai terbesar keempat di parlemen, menerima dengan baik pengakuan Palestina oleh Australia. Langkah ini disebut sebagai 'panggilan yang besar dari publik Australia, kepada pemerintah untuk dapat bertindak.'

"Jutaan warga Australia telah turun ke jalan, termasuk 300 ribu warga pada akhir minggu lalu di Sydney, yang meminta sangsi kepada Israel. Pemerintah Albanese masih acuh terhadap hal ini," ujar Senator David Shoebridge, jurubicara Partai Hijau Australia untuk urusan luar negeri.

Jaringan Pembela Palestina dari Australia (APAN) menyatakan bahwa, "Hak Palestina bukanlah hadiah dari negara-negara Barat. Harusnya tidak tergantung dari negosiasi, sikap, dan persetujuan dari negara penindasnya."