Dasar Pengadilan

Ilustrasi pengadilan (Freepik).

Pengadilan, adalah suatu badan yang memiliki kewenangan peradilan untuk mendengar dan menyelesaikan kasus hukum di ranah sipil, kriminal, gerejawi, atau militer. Dilansir dari Britannica, kata ruang pengadilan berarti tempat tertutup, yang berarti pula ruangan, aula, atau tempat lain, dimana proses peradilan dilaksanakan.

Hak Kuasa Hukum Peradilan

Dillansir dari Maxim, pengadilan bukanlah lokasi 'kekuatan keuangan atau pedang.' Berarti tidak seperti institusi pemerintah lainnya, pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk menaikkan dan menghabiskan anggaran, dan tidak memiliki unsur paksaan (layaknya kepolisian dan militer).

Tanpa ada unsur kekuatan atau keuangan, maka pengadilan adalah institusi yang kurang kuat, sehingga tidak dapat memastikan bahwa keputusan mereka akan dipatuhi dan ditegakkan. Tanpa kekuatan institusi formal, banyak pengamat menganggap pengadilan sebagai agensi pemerintah yang kurang efektif. 

Namun, pendapat tersebut tidak mengindahkan tentang kemampuan paling signifikan dari pengadilan, yaitu hak kuasa hukum. Sebuah institusi memiliki hak kuasa hukum, maka institusi tersebut memiliki hak atau kekuasaan, untuk menentukan keputusan yang akan dihormati dan dipatuhi secara hukum.

Hak kuasa hukum peradilan mengacu pada tanggung jawab hakim, yang bertindak dengan tidak memihak, dengan keputusan mereka berdasarkan hukum, dan bukanlah berasal dari ideologi atau politik.

Berbeda jauh dengan institusi politik lainnya (seperti legislatif), pengadilan akan dihormati, dan bahkan disanjung, karena keputusan mereka memiliki dasar prinsip, daripada kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu. 

Pengadilan memiliki hak kuasa hukum dari unsur dan keputusannya. Walau tidak populer, tetap akan dihormati, disetujui, dan diterima. Pengadilan tidak dianggap (langsung) memiliki hak kuasa hukum, tetapi hak tersebut terkumpul dan dibangun secara bertahap. 

Banyak keputusan pengadilan tidak dipedulikan, atau bahkan secara kasar dilawan, di banyak belahan dunia. Contohnya adalah suatu keputusan pengadilan yang menyebabkan kerusuhan di Bulgaria, dan gedung pengadilan yang diserang lalu di bakar di Pakistan.

Praktisinya pun terancam, seperti hakim yang diintimidasi dan diusir dari kantornya di Zimbabwe, atau bahkan dibunuh seperti di Uganda. Di Jepang, kantornya pun dipindahkan ke lokasi terpencil, karena lebih berbahaya berada di wilayah publik.

Tidak hanya ancaman pribadi dan fisik, di Amerika Serikat (AS) sempat terjadi pelucutan kewenangan yuridiksi dari pengadila. Bahkan sempat terjadi kasus paling ekstrem, yaitu seluruh institusi peradilan dibekukan di AS dan Rusia. 

Fungsi Pengadilan untuk Menjaga Kedamaian

Fungsi utama sistem peradilan dimanapun, adalah untuk menjaga kedamaian domestik, yang sangatlah jelas, sehingga jarang dipertimbangkan atau bahkan disebutkan di ranah publik.

Pengadilan adalah institusi yang menerima laporan warga negara, sebagai pihak yang tidak memihak, dengan hakimnya yang memiliki kewenangan. Pengadilan memproses hukum setiap tersangka hingga terdakwa, yang bertindak jahat dan melawan dihukum.

Jika tidak ada pengadilan dengan proses peradilannya, maka tindakan main hakim sendiri (oleh warga) akan banyak terjadi. untuk menghukum tersangka. TIndakan ini tanpa adanya pengawasan dan kendali langsung dari pihak berwenang. 

Jika tidak ada badan yang memiliki kemampuan dan kewenangan hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi secara tidak memihak, maka warga akan bertindak dengan sepihak. Warga akan berdasar pada kekuasaan, dari pada hak kuasa hukum dari aparat. Sistem ini mengacu anarkis.

Bahkan, tidak ada satupun masyarakat primitif (kuno) yang dapat bertahan dibawah sistem (anarkis) tersebut. Secara mendasar, pengadilan adalah satu elemen penting, yang mendukung kinerja masyarakat dalam menjaga kedamaian.